Penulis : Marchelo
JAKARTA–MI: Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan mengusulkan untuk menggratiskan listrik bagi masyarakat miskin jika DPR menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dengan alasan membela masyarakat miskin.
Listrik gratis yang dimaksudkan Dahlan adalah listrik pelanggan R1 berdaya 450 volt ampere (VA). “Kalau alasannya DPR selalu membela yang miskin, kenapa gak dikasih gratis aja?” ujar Dahlan di Jakarta, Sabtu (12/6).
Namun ia mengatakan bahwa ide yang disampaikannya sulit diterima karena berimbas pada pengenaan TDL sesuai harga keekonomian pada golongan konsumen lainnya.
Menurut Dahlan, masyarakat miskin yang menggunakan listrik berdaya 450 VA hanya menggunakan listriknya untuk lima bola lampu, televisi, radio, pemutar VCD, penanak nasi yang bergantian dengan setrika, serta kipas angin.
Dahlan menjelaskan, dengan penggratisan TDL untuk berdaya 450 VA akan membuat PLN rugi Rp1,5 triliun. Di sisi lain, pengenaan TDL sesuai dengan harga keekonomian pada golongan konsumen lainnya, PLN malah akan mendapat keuntungan Rp15-30 triliun.
Ia sebagai pemimpin perusahaan penyedia listrik nasional tersebut mengaku siap untuk menjalankan kebijakan tersebut jika kebijakan itu disetujui pemerintah dan DPR.
“Tapi banyak yang menolak kenaikan TDL dengan alasan membela orang miskin, saya bilang gratis saja. Jangan eksploitasi orang miskin. Kalau mau alasan, yang lebih rasional seperti untuk pertumbuhan ekonomi. Saya lontarkan itu untuk melawan orang-orang yang anti TDL naik dengan alasan orang miskin,” cetus Dahlan.
Dahlan menjelaskan saat ini listrik dijual dengan harga rata-rata Rp650 per kwh atau masih di bawah harga keekonomian. Jika golongan konsumen lainnya dikenakan tarif normal, listrik bisa dijual pada harga Rp1.000 per kwh.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat kelistrikan Faby Tumiwa mengatakan saat ini harga jual listrik yang ditawarkan PLN masih di bawah biaya yang dikeluarkan PLN dalam memproduksi listrik.
Ia menawarkan solusi agar dilakukan reformasi subsidi dan komposisi TDL. Saat ini, subsidi listrik dinilai membebani anggaran negara, di mana 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk subsidi listrik.
“Di sini ada kompetisi penganggaran. Di satu sisi anggaran tersebut bisa digunakan untuk investasi, tapi malah untuk subsidi. Terjadi disinsentif untuk investasi,” ujar Faby. (*/OL-9)
About 
